INFOBAHARI.COM, TANGERANG – Dokumen Rancangan RKPD Kota Tangerang Tahun 2027 tampak meyakinkan di atas kertas.
Deretan program disusun rapi, narasi besar tentang daya saing daerah digaungkan, bahkan arah pembangunan mulai dikaitkan dengan konsep aerotropolis.
Namun ketika isi dokumen itu dibedah lebih dalam, muncul pertanyaan yang sulit dihindari: seberapa dekat semua rencana itu dengan realitas yang dihadapi warga setiap hari?
Jurnalis senior, Marsudin Hasan, yang akrab disapa MH, melihat ada jarak yang cukup lebar antara perencanaan dan kondisi lapangan.
Ia menilai arah kebijakan dalam RKPD tersebut terlalu cepat melompat ke gagasan besar, sementara persoalan mendasar kota masih belum tertangani secara serius.
“Dokumennya memang terlihat ambisius, tapi tidak berpijak pada kebutuhan paling mendesak. Warga masih bicara soal banjir, jalan rusak, dan kemacetan, tapi perencanaan sudah bicara hal yang jauh di atas itu,” ujar MH di Tangerang Rabu (8/4/2026)
Dalam sektor infrastruktur, pemerintah mulai memasukkan dukungan terhadap konsep aerotropolis melalui pembebasan lahan, pembangunan jalan, dan jembatan.
Namun, menurut MH, arah ini tidak dibarengi kesiapan dasar kota.
“Kalau genangan masih terjadi setiap hujan, drainase belum optimal, lalu kita bicara aerotropolis, ini seperti membangun atap tanpa fondasi. Tidak akan kuat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti minimnya skala penanganan banjir yang hanya terlihat melalui pembangunan beberapa embung dan normalisasi sungai.
“Penanganan banjir itu harus sistemik, bukan parsial. Kalau hanya satu dua embung, itu tidak akan menyelesaikan persoalan kota secara keseluruhan,” katanya.
Di sektor ekonomi, MH menilai pendekatan yang digunakan masih terlalu kecil untuk mendorong perubahan besar. Program pendampingan UMKM, bantuan modal, hingga pelatihan kerja dinilai belum menyentuh jumlah yang signifikan.
“Kalau hanya ratusan UMKM yang didampingi, dampaknya ke ekonomi kota apa? Ini kota besar, bukan kecamatan. Skalanya harus berani besar,” ujarnya.
Ia juga menyinggung dominasi kegiatan berbasis event yang terus berulang setiap tahun.
“Job fair, pameran, lomba, itu penting, tapi kalau hanya jadi rutinitas tanpa evaluasi dampak, akhirnya hanya seremonial. Anggaran habis, hasilnya tidak terasa,” ucapnya.
Persoalan lingkungan hidup juga tak luput dari kritik. Target penanaman pohon dan penambahan ruang terbuka hijau dinilai terlalu kecil untuk menjawab tantangan kota padat.
“Menanam ratusan pohon untuk kota sebesar Tangerang itu sangat minim. Ini lebih ke simbolik daripada solusi,” kata MH.
Pada sisi infrastruktur perkotaan, ia menyoroti proyek-proyek seperti skybridge dan gedung parkir yang dinilai kurang mendesak dibanding kebutuhan dasar warga.
“Warga tidak butuh skybridge kalau jalan di lingkungannya masih rusak. Prioritasnya harus jelas, mana yang paling mendesak,” tegasnya.
Rencana digitalisasi layanan publik dengan puluhan aplikasi juga dinilai berisiko tidak efektif jika tidak terintegrasi.
“Pengalaman kita, aplikasi banyak tapi masyarakat tetap bingung. Jangan sampai ini hanya jadi proyek teknologi tanpa manfaat nyata,” ujarnya.
Sementara itu, program bantuan sosial yang cukup besar dinilai masih sebatas menangani dampak, bukan akar persoalan.
“Bansos itu penting, tapi kalau tidak dibarengi penciptaan ekonomi yang kuat, masyarakat akan terus bergantung. Ini yang harus diubah,” kata MH.
Ia juga mengingatkan kondisi fiskal daerah yang tidak sepenuhnya mendukung banyaknya program yang direncanakan.
“Anggaran stagnan, bahkan ada potensi defisit. Kalau programnya banyak tapi uangnya terbatas, ini rawan tidak terealisasi atau setengah jalan,” ujarnya.
Di akhir, MH menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus kembali pada kebutuhan nyata masyarakat.
“Kota ini tidak butuh program yang terlihat megah di atas kertas. Yang dibutuhkan warga itu konkret: tidak banjir, jalan bagus, pelayanan cepat. Kalau itu belum beres, berarti arah kebijakannya harus dikoreksi,” pungkasnya.
RKPD 2027, kata MH, saat ini menjadi cermin arah pembangunan Kota Tangerang. Di tengah ambisi besar yang diusung.
“Rakyat menanti apakah kebijakan yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan warga, atau kembali berhenti sebagai rencana yang indah di atas kertas,” tutup MH. ( Red )
