BANTEN | infobahari.com — Forum Wartawan Komisi Informasi (ForKI) Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten untuk memperkuat kapasitas wartawan dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Diskusi strategis tersebut berlangsung di ruang mediasi Kantor KI Banten, Senin (9/2/2026).
Kegiatan bertema “Penguatan Kapasitas Wartawan Forum Keterbukaan Informasi (ForKI) Riau dalam Mendukung Kinerja Komisi Informasi Provinsi” ini menghadirkan jajaran komisioner KI Banten serta perwakilan KI Riau, sekaligus menjadi ruang bertukar pengalaman terkait pengelolaan sengketa informasi publik.
Ketua KI Banten, Dr. Zulpikar, S.Kom., S.E., S.H., M.M., M.I.P., M.H., yang menjadi narasumber utama, menyoroti masih rendahnya pemahaman sebagian aparatur desa terkait prinsip keterbukaan informasi publik.
Menurutnya, banyak kepala desa dan perangkat desa belum terbiasa dengan tata kelola administrasi yang transparan dan akuntabel.
“Ke depan, kami akan meningkatkan sosialisasi dan edukasi melalui pelatihan, workshop, serta kampanye keterbukaan informasi publik,” ujar Zulpikar.
Ia menegaskan, peran wartawan sangat krusial dalam mempercepat terwujudnya transparansi pemerintahan. Media dinilai memiliki kekuatan untuk mendorong kesadaran publik sekaligus mengawal implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua KI Banten, Moch. Ojat Sudrajat S, mengungkapkan bahwa Kota Tangerang menjadi wilayah dengan jumlah sengketa informasi terbanyak di Banten, dengan mayoritas kasus berkaitan dengan penggunaan dana desa dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Ini menunjukkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap transparansi penggunaan anggaran publik,” kata Ojat.
Data KI Banten mencatat sepanjang tahun 2025 terdapat 79 register permohonan penyelesaian sengketa informasi. Hingga Februari 2026, sudah tercatat 26 register baru, dan jumlah tersebut diprediksi terus meningkat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak akses informasi.
Ojat menyambut baik pelaksanaan FGD tersebut karena dinilai menjadi sarana berbagi praktik terbaik antarprovinsi dalam menangani sengketa informasi.
“Kami berharap diskusi ini menjadi masukan berharga untuk meningkatkan kinerja KI Banten,” ujarnya.
Pembina ForKI Riau, H. Zufra Irwan, S.E., M.M., menegaskan bahwa ForKI berperan sebagai mitra strategis Komisi Informasi dalam menyosialisasikan keterbukaan informasi hingga ke tingkat desa.
“Kami berkomitmen meningkatkan kapasitas wartawan agar mampu mengawal isu keterbukaan informasi publik serta mendorong transparansi pemerintahan,” kata Zufra.
FGD tersebut dihadiri sejumlah wartawan serta pejabat KI Banten. Diskusi turut membahas strategi peningkatan akses informasi bagi masyarakat, efektivitas penyelesaian sengketa, serta penguatan kolaborasi antara pers dan lembaga publik guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.
( Syamsul Sinambela )
