INFOBAHARI.COM , Kota Tangerang — Kasus dugaan guru cabul kembali mencoreng dunia pendidikan Kota Tangerang. Setelah insiden yang mengguncang SMPN 23, kini dugaan serupa kembali terjadi di SMPN 19. Dua kasus dalam waktu berdekatan membuat publik geram dan mempertanyakan kinerja pengawasan sekolah serta ketegasan Dinas Pendidikan.
Pemerhati sosial, Puji Rahman Hakim, menilai peristiwa ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan dan pembinaan tenaga pendidik.
“Terjadinya dua kasus dalam waktu berdekatan menunjukkan pengawasan tidak berjalan ketat. Ini perlu disikapi dengan langkah langsung, bukan sekadar pernyataan,” ujar Puji saat dihubungi, Kamis (4/12).
Desak Evaluasi Total hingga Mutasi Pejabat Sekolah
Puji meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi keras terhadap sistem pengawasan sekolah. Menurutnya, perbaikan harus menyeluruh—bukan hanya klarifikasi atau laporan administratif.
“Semua celah harus diperiksa ulang. Apa yang kurang, siapa yang tidak menjalankan tugas, semuanya harus jelas,” tegasnya.
Ia bahkan menilai bahwa mutasi kepala sekolah maupun pejabat terkait bisa menjadi langkah yang harus dipertimbangkan.
“Jika dibutuhkan, mutasi kepala sekolah dan kabid terkait perlu dilakukan. Mutasi adalah bagian dari tanggung jawab manajerial agar pengawasan bisa berjalan lebih baik,” katanya.
Pengawas Sekolah Disorot: Jangan Cuma ‘Ngopi Lalu Pulang’
Puji juga mengkritik keras sebagian pengawas sekolah yang disebut tidak menjalankan fungsinya dengan benar.
“Pengawas sekolah harus benar-benar bekerja. Jangan datang hanya untuk formalitas, duduk sebentar, ngopi lalu pulang. Sekolah membutuhkan pengawas yang aktif, bukan sekadar hadir cari uang transport,” ucapnya.
Ia menilai lemahnya pengawasan membuka celah terjadinya kekerasan dan pelecehan terhadap peserta didik.
Wali Kota Did-Desak Hadir di Barisan Depan
Puji menilai Plt Kadisdik belum menunjukkan kontrol penuh terhadap situasi yang berkembang. Karena itu, ia mendesak Wali Kota Tangerang untuk turun tangan langsung.
“Masalah yang melibatkan anak membutuhkan keputusan yang pasti. Wali Kota perlu turun tangan karena Plt Kadisdik belum menunjukkan kemampuan mengendalikan kondisi,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran Wali Kota sebagai pengambil kebijakan tertinggi akan membantu memulihkan kepercayaan publik.
Program Preventif Harus Masuk ke Rumah, Bukan Sekadar ke Sekolah
Selain penindakan, Puji menegaskan pentingnya langkah preventif yang konkret dan melibatkan banyak pihak, terutama orang tua.
“Sekolah harus melibatkan orang tua dalam kegiatan preventif, seperti penyuluhan, forum komunikasi, dan pengawasan bersama. Keamanan anak itu tanggung jawab bersama,” jelasnya.
Ia juga meminta penguatan pengawasan melekat, peningkatan kehadiran pengawas pendidikan di sekolah, respons cepat terhadap setiap laporan, serta pendampingan psikologis bagi siswa yang terdampak.
“Prosedur penanganan harus jelas. Setiap laporan harus direspons saat itu juga,” tegasnya.
Puji menutup dengan mengingatkan bahwa keselamatan siswa adalah hal yang tidak bisa ditawar.
“Turun tangannya Wali Kota, langkah tegas, perbaikan sistem pengawasan, dan keterlibatan orang tua merupakan kombinasi solusi paling relevan untuk mengembalikan rasa aman di lingkungan sekolah dan memulihkan kepercayaan masyarakat,” tutupnya.
( Mela )
