INFOBAHARI.COM , JAKARTA — Upaya Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras yang dibentuk pada 18 November 2025 mulai menunjukkan hasil di banyak wilayah Indonesia. Harga beras di Zona I dan Zona II—meliputi wilayah barat dan tengah Indonesia—berhasil distabilkan dan kini berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, perjalanan Satgas belum usai. Tantangan besar kini menanti di Zona III, khususnya Papua Raya, yang masih menjadi daerah paling berat dalam proses stabilisasi harga beras.
Selama 49 hari bekerja, Satgas telah melakukan pengawasan di 35.105 titik, rata-rata 731 lokasi per hari, dan mengeluarkan 920 surat teguran kepada para pelaku usaha yang menjual beras Premium, Medium, maupun SPHP di atas HET. Langkah masif ini semakin mempertegas komitmen pemerintah menekan gejolak harga beras di seluruh Indonesia.
Data Posko Satgas, temuan SP2KP Kementerian Perdagangan, serta laporan BPS menunjukkan tren positif: harga beras di Zona I dan II turun dan stabil. Bahkan, sejak Oktober 2025, beras tidak lagi menjadi penyumbang inflasi daerah. Namun di Papua dan Maluku, harga masih bertahan di atas HET meski menunjukkan penurunan bertahap.
Papua Raya: Medan Ekstrem, Biaya Logistik Tinggi
Pelaksana Satgas sekaligus Kasatgas Pangan Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyebut kondisi geografis ekstrem turut menjadi faktor utama tingginya harga beras di Papua.
> “Biaya transportasi di Papua bisa dua kali lipat karena akses darat dan moda transportasi sangat terbatas. Banyak wilayah hanya bisa dijangkau pesawat perintis dengan kapasitas sekitar 1,25 ton,” ujar Ade.
Di sisi lain, belum tersedianya gudang Bulog di 28 kabupaten/kota membuat distribusi semakin panjang dan mahal. Cuaca ekstrem hingga potensi gangguan keamanan turut memperlambat distribusi logistik di sejumlah lokasi.
Satgas Gas Pol: Pemetaan, Audit, dan Percepatan Distribusi
Untuk menjawab tantangan tersebut, Satgas melakukan audit dan evaluasi menyeluruh di Papua Raya. Sejumlah langkah dilakukan:
Pemetaan titik-titik rawan harga tinggi
Koordinasi dengan Kemenhub untuk menambah trayek Tol Laut, Jembatan Udara, dan jalur transportasi darat
Pembangunan 32 gudang filial untuk daerah non-Bulog, memanfaatkan aset Polri, pemda, KPU, hingga bangunan pinjam pakai masyarakat
Langkah strategis lain dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menyetujui bahwa biaya eksploitasi penyaluran beras SPHP di Papua Raya masuk dalam HPB, sehingga seluruh biaya logistik ditanggung pemerintah.
> “Dengan kebijakan ini, Bulog tidak ragu menyalurkan beras SPHP karena semua biaya distribusi dipenuhi negara,” jelas Ade.
Target 4.634 Ton SPHP di 42 Kabupaten/Kota
Satgas menyiapkan penyaluran 4.634 ton beras SPHP untuk 42 kabupaten/kota di Papua Raya. Operasi distribusi dilakukan melalui multimoda:
Jalur udara untuk wilayah pegunungan seperti Pegunungan Bintang, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya
Jalur laut untuk daerah pesisir seperti Kaimana, Teluk Bintuni, Fakfak, Teluk Wondama
Jalur darat di wilayah yang memungkinkan
Hingga 9 Desember 2025, Satgas telah menyalurkan 2.181,5 ton SPHP atau 47,08 persen dari total target. Penyaluran dilakukan bertahap dan serentak untuk memastikan ketersediaan beras menjelang Natal dan Tahun Baru 2026.
Menjaga Pangan, Menjaga Papua
Brigjen Ade memastikan upaya Satgas tidak hanya berfokus pada harga, tetapi juga pada keterjangkauan dan pemerataan distribusi.
> “Harapannya, seluruh langkah ini benar-benar membantu masyarakat Papua Raya, sekaligus menjaga ketersediaan dan kestabilan harga beras menjelang akhir tahun,” pungkasnya.
( Syamsul Sinambela )
