INFOBAHARI.COM , JAYAPURA — Pemerintah kembali menunjukkan keseriusannya menjaga stabilitas pangan nasional, khususnya di wilayah timur Indonesia. Melalui Satgas Pengendalian Harga Beras, sebanyak 4.634 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai disalurkan secara bertahap ke enam provinsi di Papua Raya menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Pelepasan distribusi beras SPHP digelar di Mapolda Papua, Koya Koso, Kota Jayapura, Selasa (9/12/2025), yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaeman bersama Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. Hadir pula Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin, Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
Tantangan Papua Dijawab Negara
Menteri Andi Amran menegaskan bahwa Papua menjadi prioritas dalam upaya stabilisasi harga beras nasional.
> “Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung. Beras SPHP harus tersebar merata, berkualitas, dan harganya stabil. Tidak boleh ada gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru,” tegas Amran.
Beras SPHP yang disalurkan akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di enam provinsi Papua Raya: Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
Kinerja Satgas: Tekan Lonjakan Harga, Turunkan Inflasi
Satgas Pengendalian Harga Beras yang dibentuk pada 21 Oktober 2025 telah melakukan 35.105 kali pemantauan dalam 49 hari, atau rata-rata 731 titik per hari di seluruh Indonesia. Pengawasan ketat ini menghasilkan 920 surat teguran kepada pelaku usaha yang menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Hasilnya mulai terlihat. Harga beras di Zona I dan Zona II turun signifikan dan kini berada di bawah HET. Bahkan sejak Oktober 2025, beras tidak lagi menjadi penyumbang inflasi, tetapi membantu meredam kenaikan harga di berbagai daerah.
Papua Masih Di Atas HET, Tantangan Berat Ditangani Bersama
Meski demikian, harga beras di Papua Raya masih cenderung tinggi akibat akses geografis, biaya logistik mahal, transportasi terbatas, hingga cuaca ekstrem. Belum tersedianya gudang Bulog di 28 kabupaten/kota turut memperpanjang rantai distribusi.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Satgas melakukan langkah cepat:
Menetapkan biaya logistik SPHP sebagai bagian dari HPB, ditanggung negara
Menyediakan 32 gudang filial untuk daerah tanpa fasilitas Bulog
Mengoptimalkan tol laut, kapal perintis, jembatan udara, dan pesawat perintis
Memetakan wilayah rawan hambatan distribusi
Distribusi Multimoda: Udara, Darat, dan Laut
Menurut laporan Satgas, hingga 8 Desember 2025, realisasi distribusi mencapai 1.354 ton atau 29,22 persen. Setelah pelepasan serentak di Mapolda Papua, distribusi bertambah 827,5 ton, sehingga total realisasi mencapai 2.181,5 ton atau 47,08 persen.
Wakapolri: Stok Aman, Harga Harus Stabil
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan dukungan penuh Polri dalam memastikan distribusi pangan berjalan aman hingga wilayah paling terpencil.
> “Beras SPHP ini untuk menjamin masyarakat mendapatkan beras dengan harga yang wajar. Daerah rawan kami suplai dengan pola khusus, baik lewat darat, laut, maupun udara,” jelas Dedi.
Ia juga menyampaikan bahwa 10 gudang logistik baru akan dibangun pada 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan di Tanah Papua.
Harapan dari Tanah Papua
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang dinilai sangat membantu masyarakat, terutama di momen keagamaan jelang Natal.
> “Kami siap mendukung penuh agar distribusi tepat sasaran dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
( Syamsul Sinambela )
