INFOBAHARI.COM, SERANG – Komunitas masyarakat Hunian Sementara (Huntara) yang merupakan penyitas Banjir Bandang dan Longsor di Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten pada Selasa (20/5).
Kedatangan para warga Huntara tersebut dikarenakan rasa lelah mereka menantikan janji Pemerintah Kabupaten Lebak untuk memberikan hunian tetap sejak tahun 2020.
Salah satu penghuni Huntara, Rahman, mengatakan bahwa para korban bencana tersebut sejak awal dijanjikan hanya menetap selama enam bulan oleh Bupati Lebak saat itu yakni Iti Octavia Jayabaya.
“Dulu kita dikasih taunya cuma enam bulan di huntara, setelahnya langsung dapat kunci rumah tetap,” ucap Rahman dengan penuh kegetiran kepada anggota fraksi NasDem Provinsi Banten.
Rahman memaparkan, sejak mengetahui hanya menempati selama enam bulan saja, para warga hanya membuat saung dengan sederhana. Namun, ternyata hingga saat ini pihaknya masih harus menetap dengan terpaksa di huntara itu.
“Dijanjikan oleh bu Iti, Bupati saat itu, hanya enam bulan, tapi sekarang sudah lima tahun, lima bulan, 20 hari kami disini,” tegasnya dengan mata berkaca-kaca.
“Kami tidak neko-neko. Kami minta rumah yang layak, untuk merawat anak cucu kami dengan layak,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Banten Fraksi Nasdem dari dapil Lebak, Asep Awaludin memaparkan bahwa ia telah membersamai warga huntara Cigobang. Buntut daripada masyarakat yang tinggal di Huntara sejak 2020 menimbulkan masalah baru bagi masyarakat.
“Ada orang yang sakit bertahun-tahun karena tinggal disana, tidak ada uang untuk berobat. Ada anak putus sekolah, ekonomi masyarakat terganggu. Jadi maka dari itu, saya juga meminta kepada para temen-temen Fraksi nasdem untuk ikut membantu masyarakat disana(Huntara),” tandas Asep.
Ditempat yang sama, Ketua Fraksi NasDem DPRD Banten Wawan Suhada, mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh para penyitas. Ia menegaskan, Fraksi Nasdem akan melakukan aksi nyata dengan membentuk tim khusus untuk persoalan ini.
“Langkah nyata kita adalah membentuk Satgas untuk persoalan ini. Satgas ini akan mengawal baik dari tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Pusat. Akan kami kawal persoalan ini hingga tuntas,” tandasnya. (rls)
