INFOBAHARI.COM , TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang resmi memulai tahapan strategis penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik (FKP).
Forum ini menjadi ruang awal bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, serta masukan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Tangerang Tahun 2027 tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, di Aula Al Amanah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (21/01/2026).
Dalam sambutannya, Sachrudin menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 harus selaras dengan Visi dan Misi Pembangunan Kota Tangerang, program unggulan daerah, dinamika pembangunan, serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
“Visi Kota Tangerang yang Kolaboratif, Maju, Berkelanjutan, Sejahtera, dan Berakhlakul Karimah harus menjiwai seluruh proses penyusunan RKPD 2027.
Ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029, sehingga arah kebijakan dan prioritas pembangunan harus semakin fokus dan terukur,” tegas Sachrudin.
Lebih lanjut, Sachrudin juga mendorong lahirnya berbagai inovasi daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut dinilai penting untuk menjawab tantangan fiskal daerah di tengah adanya kebijakan relaksasi dana transfer dari Pemerintah Pusat.
“Kondisi keuangan daerah harus kita cermati secara serius, terutama dampak relaksasi dana transfer pada Tahun 2026.
Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah kota untuk terus berinovasi dalam menggali dan mengoptimalkan potensi PAD secara berkelanjutan,” jelasnya.
Melalui FKP ini, Wali Kota berharap berbagai ide, saran, dan pemikiran konstruktif dari seluruh elemen masyarakat dapat dihimpun sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Kami sangat mengharapkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk para narasumber, agar perencanaan pembangunan yang disusun benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, menekankan pentingnya prinsip inklusivitas dalam proses perencanaan pembangunan.
Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan harus dapat dirasakan dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
“Pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana harus ramah dan memiliki aksesibilitas untuk semua.
Karena itu, dalam FKP ini kami melibatkan tidak hanya akademisi, tetapi juga perwakilan penyandang disabilitas agar perspektif mereka dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Kota Tangerang,” ujar Maryono.
Kegiatan Forum Konsultasi Publik tersebut secara resmi ditutup oleh Wakil Wali Kota Tangerang, dengan harapan hasil FKP dapat menjadi fondasi kuat dalam penyusunan RKPD Kota Tangerang Tahun 2027 yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
( Syamsul Sinambela )
