INFOBAHARI.COM , Tangerang, 24 November 2025 —
Dugaan pelanggaran prosedur perizinan kembali mencoreng tata kelola pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Sorotan publik kini mengarah pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Tangerang yang diduga melaksanakan sejumlah proyek strategis tanpa mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana diwajibkan dalam regulasi yang berlaku.
Proyek yang pertama kali menjadi perhatian adalah Pembangunan Gedung Pemuda (PGP) pada tahun 2022 dengan nilai kontrak mencapai Rp14.443.218.000. Gedung tersebut diduga telah dibangun tanpa PBG, meskipun merupakan bangunan milik negara yang secara hukum wajib mengantongi dokumen perizinan lengkap.
Selain itu, pada tahun 2025, proyek Pembangunan Gedung Parkir RSUD Kota Tangerang dengan nilai fantastis sebesar Rp25.999.996.100,00 turut menuai sorotan. Proyek ini juga diduga tidak mencantumkan informasi PBG dalam pelaksanaan fisiknya, sehingga memunculkan pertanyaan besar terkait aspek legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi.
Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018, setiap pembangunan gedung milik negara wajib memiliki PBG serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum digunakan.
Pengabaian terhadap kewajiban ini dinilai bukan hanya sebagai pelanggaran administratif, namun berpotensi menimbulkan kerugian daerah, khususnya dari sisi retribusi dan legitimasi hukum bangunan.
Jika dugaan ini terbukti, maka dapat dikategorikan sebagai:
Pelanggaran administratif berat,
Potensi penggelapan retribusi daerah,
Unsur penyalahgunaan wewenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 415 KUHP.
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh publik menyatakan akan melayangkan laporan resmi kepada Inspektorat Daerah, Ombudsman RI Perwakilan Banten, hingga Kejaksaan Negeri Tangerang untuk dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek yang diduga bermasalah.
Masyarakat Soroti Transparansi Pemerintah
Salah seorang warga Kota Tangerang, Rudi (45), menilai pemerintah daerah seharusnya menjadi contoh dalam ketaatan hukum.
> “Kalau benar bangunan pemerintah saja tidak punya izin lengkap, ini sangat memprihatinkan. Pemerintah harus terbuka dan jangan seolah kebal aturan. Kami masyarakat hanya ingin pembangunan yang transparan dan sesuai hukum,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Siti Nurhayati, warga Kecamatan Cipondoh.
> “Ini uang rakyat. Jangan sampai proyek besar justru jadi sumber masalah hukum. Pemerintah harus berani menjelaskan ke publik,” katanya.
Sekdis Perkimtan Bungkam
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait kepemilikan PBG proyek tersebut, Katrina Iswandari, selaku Sekretaris Dinas Perkimtan Kota Tangerang, tidak memberikan jawaban hingga berita ini diterbitkan. Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Dinas Perizinan serta Biro Hukum Pemerintah Kota Tangerang, namun belum memperoleh respons resmi.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi atau pernyataan tertulis yang disampaikan pihak terkait mengenai legalitas proyek-proyek tersebut.
Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan.
( Yuli Amran )
