INFOBAHARI.COM, YOGYAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Daerah Istimewa Yogyakarta resmi memiliki nahkoda baru. Pendiri sekaligus Pemimpin Redaksi beritajogja.com, Jafarudin, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua SMSI DIY masa bakti 2026–2030 dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) yang digelar pada 17 Februari di Warung Inyong, Sleman.
Jafarudin menggantikan Ketua SMSI DIY periode 2022–2026, Sihono HT, yang dalam kepengurusan terbaru dipercaya menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina SMSI DIY.
Prosesi pergantian kepemimpinan ditandai dengan penyerahan Pataka SMSI DIY secara simbolis dari Sihono kepada Jafarudin.
Dalam sambutannya, Jafarudin menyatakan komitmennya memperkuat organisasi serta ekosistem media siber yang sehat dan profesional.
“Program prioritas saya adalah menguatkan peran organisasi dan ekosistem media siber agar industri media semakin sehat, mandiri, dan bermartabat, sekaligus mendorong masyarakat yang demokratis, cerdas, dan sejahtera,” ujar pria yang akrab disapa Fafa.
Bedah Buku Soroti Tantangan Pers di Era Digital
Penutupan Musprov SMSI DIY dirangkai dengan bedah buku karya Fafa berjudul Ambang Sandyakala Jurnalisme, Salam Sayang untuk Dewan Pers. Dua wartawan senior, Sihono HT dan Hudono—yang juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY—bertindak sebagai pembedah.
Fafa menjelaskan buku tersebut lahir dari kegelisahan terhadap dinamika pers digital yang semakin kompleks. Ia menyoroti sejumlah tantangan, mulai dari algoritma platform global, dominasi influencer dan buzzer politik, disinformasi berbasis kecerdasan buatan (AI), ketergantungan anggaran pemerintah, hingga kebijakan regulasi yang dinilai mempersempit ruang gerak media profesional.
Menurutnya, kebijakan verifikasi Dewan Pers kerap menjadi tantangan berat bagi media startup atau UMKM pers, meski banyak di antaranya didirikan oleh wartawan profesional dan telah berbadan hukum pers sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Konsepnya profit sharing atau equity sharing, bukan sekadar gaji. Ini model bisnis modern yang berkembang di industri digital.
Anggota SMSI DIY mayoritas media startup yang tetap menjaga kualitas jurnalistik dan etika,” jelasnya.
Fafa menegaskan pers profesional tetap menjadi institusi sosial yang memiliki mekanisme verifikasi, koreksi, dan akuntabilitas di tengah derasnya arus informasi.
“Jika negara abai terhadap pers profesional, maka yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan pers, tetapi juga demokrasi itu sendiri,” tegasnya.
Ia juga menekankan kritik yang disampaikan bukan untuk melawan Dewan Pers, melainkan mengembalikan marwah lembaga tersebut sesuai mandat undang-undang.
Perspektif Pembedah Buku
Sihono HT menilai buku ini lahir dari refleksi mendalam seorang praktisi media yang menyaksikan perubahan lanskap kebebasan pers sejak Reformasi 1998.
Menurutnya, ancaman terhadap kebebasan pers kini hadir bukan dalam bentuk pelarangan langsung, melainkan melalui mekanisme administratif dan tekanan ekonomi-politik yang lebih subtil.
“Verifikasi seharusnya memperkuat ekosistem, bukan menyisihkan. Ketika syarat administratif diseragamkan tanpa melihat realitas media kecil dan daerah, yang tereduksi bukan hanya jumlah perusahaan pers, tetapi keberagaman suara publik,” ujarnya.
Senada, Hudono menilai verifikasi yang terlalu menekankan aspek struktural perusahaan berpotensi mengabaikan inti jurnalisme itu sendiri.
Ia mengapresiasi terbitnya buku tersebut sebagai ruang diskusi kritis terhadap masa depan pers Indonesia, khususnya bagi media level UMKM yang menghadapi tantangan keberlanjutan di tengah tuntutan verifikasi.
Meski menggunakan istilah “sandyakala” yang berarti senja, Fafa menegaskan bukunya tidak bermaksud menebar pesimisme. Sebaliknya, ia memaknai masa transisi sebagai langkah menuju fase baru yang lebih cerah bagi jurnalisme.
“Dengan integritas, inovasi, dan keberpihakan pada kepentingan publik, saya yakin pers akan tetap hidup,” pungkasnya.
( Syamsul Sinambela )
